Berikut adalah tabel yang merinci perbedaan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di Indonesia dengan detail yang komprehensif dan informatif. Tabel ini mencakup berbagai aspek, termasuk definisi, fungsi, struktur, yurisdiksi, dan contoh untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua lembaga peradilan ini.
| Aspek | Pengadilan Tinggi | Mahkamah Agung |
|---|---|---|
| Definisi | Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi dan berfungsi sebagai pengadilan banding untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan dari Pengadilan Negeri. | Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi dan pengadilan terakhir dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung juga berperan dalam menjaga dan menegakkan hukum serta keadilan. |
| Fungsi | Fungsi utama Pengadilan Tinggi adalah untuk mengadili perkara banding, baik dalam perkara perdata maupun pidana, serta memberikan putusan yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri. | Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk mengadili perkara kasasi, mengawasi jalannya peradilan di bawahnya, serta memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hukum. |
| Struktur | Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa majelis hakim yang dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh hakim anggota. Pengadilan Tinggi juga memiliki beberapa bidang, seperti bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara. | Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah hakim agung. Mahkamah Agung juga memiliki beberapa kamar, seperti Kamar Pidana, Kamar Perdata, dan Kamar Tata Usaha Negara. |
| Yurisdiksi | Yurisdiksi Pengadilan Tinggi mencakup perkara banding dari Pengadilan Negeri, serta perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pengadilan Tinggi juga dapat mengawasi dan mengatur jalannya peradilan di tingkat bawah. | Yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup perkara kasasi dari Pengadilan Tinggi, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum. |
| Contoh Kasus | Contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi adalah banding atas putusan Pengadilan Negeri dalam kasus perdata, seperti sengketa tanah atau perceraian, serta banding dalam kasus pidana, seperti kasus pencurian atau penipuan. | Contoh kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung adalah kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus pidana berat, seperti pembunuhan, serta pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. |
| Proses Pengajuan | Proses pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tertentu setelah putusan tersebut diucapkan. | Proses pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. |
| Putusan | Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat untuk perkara yang diajukan, tetapi masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan ini dapat berupa menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan Pengadilan Negeri. | Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi. Putusan ini menjadi preseden hukum dan dapat mempengaruhi putusan-putusan di bawahnya. |
| Wewenang | Pengadilan Tinggi memiliki wewenang untuk mengadili perkara banding dan mengawasi jalannya peradilan di tingkat bawah. Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada Pengadilan Negeri. | Mahkamah Agung memiliki wewenang tertinggi dalam sistem peradilan, termasuk mengawasi dan mengatur jalannya peradilan di seluruh Indonesia, serta memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. |
| Peran dalam Sistem Hukum | Pengadilan Tinggi berperan sebagai penghubung antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, serta berfungsi untuk memastikan keadilan dalam proses banding. | Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga konstitusi dan hukum, serta sebagai lembaga yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. |
Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang perbedaan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih baik memahami struktur dan fungsi sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat. Pengetahuan tentang kedua lembaga ini sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam konteks hukum dan keadilan, serta bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan.