Kebangkitan Bangsa Mesir

Mesir di bawah Dinasti Mamluk merupakan negara Islam yang selamat dari kehancuran yang dilakukan bangsa Mongol. Mesir yang semula merupakan daerah taklukan Turki dari tahun 1517, tiba-tiba ingin memisahkan diri dari Turki dan menjadi negara merdeka. Berbagai macam cara dilakukan Mesir agar bisa merdeka dari Turki. Hal tersebut memunculkan pertentangan.

Puncak dari pertentangan tersebut adalah meletusnya perang Mesir-Turki yang berlangsung selama dua fase yakni 1832-1833 dan 1839-1840. Dalam peperangan tersebut, pihak Mesir lebih tangguh karena dibantu Prancis, sementara pihak Turki mengalami kekalahan. Serangan Prancis di bawah komando Napoleon telah membawa perubahan dalam alam pemikiran Mesir, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.

Adalah Muhammad Ali yang menjabat sebagai Gubernur Mesir datang sebagai utusan Usmani untuk mengalahkan Prancis. Setelah Prancis pergi dari Mesir, yang kalah dalam pertempuran laut dengan Inggris, Muhammad Ali kemudian berhasil mengalahkan Dinasti Mamluk pada tahun 1805 M. Diadakan pembaharuan dibidang pertahanan, pendidikan dan ekonomi nonpertanian.

Muncullah keinginan untuk memisahkan diri dari Turki dan menjadikan Mesir sebagai negara yang merdeka. Hal ini terlaksana dengan dikalahkannya pasukan Turki dalam pertempuran Konya tahun 1832. Namun, karena Inggris pun memiliki kepentingan politik terhadap Turki, maka dengan cepat mereka bergabung dan membentuk suatu aliansi yang terdiri dari Prusia, Rusia, dan Austria untuk menghadapi kekuatan Mesir.

Melihat peristiwa tersebut Mesir pun segera membuat perjanjian guna meredam perselisihan dengan Inggris, pada tahun 1840 dengan nama Konvensi Alexandria. Adapun beberapa poin yang ditetapkan dalam kesepakatan terebut ialah bahwa Mesir masih tetap jajahan Turki, Mesir harus melepaskan Syiria dari kekuasaannya, serta pemimpin Mesir yang berasal dari keturunan Mohammad Ali harus gelar Khedive.

Konsesi yang dibuat Mesir dengan Prancis untuk menggali Terusan Suez pada masa pemerintahan Khedive Ismail, tenyata tidak diinginkan oleh Inggris, karena Inggris memandang bahwa proyek penggalian Terusan Suez itu merupakan usaha Prancis untuk menanamkan pengaruhnya di Mesir.

Kecurigaan Inggris tersebut malah membuat Inggris sendiri ingin merebut Terusan Suez dari Mesir dan Prancis. Pada 1863-1878 pemerintah Mesir mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi sehingga mendorong Mesir untuk menjual saham Terusan Suez kepada Inggris pada tahun 1875.

Pembukaan Terusan Suez dibangun oleh Ferdinad de Lessep, pada tahun 1869. Dengan dijualnya Terusan Suez kepada Inggris bukan berarti utang-utangnya terhadap negara lain jadi habis. Perekonomian Mesir dari waktu ke waktu semakin bobrok, hingga akhirnya pemerintahan Mesir sendiri mulai dicampuri oleh tangan-tangan Eropa khususnya Inggris dan Prancis. Ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya pun berasal dari Inggris dan Prancis yang membuat rakyat Mesir terlantar dan menderita. Dampak dari hal tersebut muncul perlawananperlawanan guna menentang kesewenang-wenangan Inggris dan Perancis.

Pada 1882 muncul pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi paham Jamaludin Al Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir yang menuntut agar segera diubahnya sistem pemerintahan di Mesir. Tuntutan tersebut dianggap membahayakan posisi Inggris di Mesir. Sebagai antisipasinya, dengan cepat Inggris segera mengirimkan pasukannya untuk menyerang Arabi Pasha. Desakan tersebut membuat Arabi Pasha menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari pihak Inggris. Sejak saat itulah Inggris memegang kekuasaan penuh di Mesir.

Walaupun Arabi Pasha telah tertangkap namun cita-citanya sedikit demi sedikit terus diperjuangkan oleh para tokoh nasionalis. Hal itu mulai nampak dari diadakannya Kongres Nasional di bawah Mustafa Kamil dengan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Lagi-lagi Inggris berkehendak lain, mereka mulai melucuti tubuh kongres dengan menangkap dan membuang tokoh-tokohnya. Akan tetapi tindakan Inggris tersebut tidak membuat takut dan jera para tokoh nasionalis. Dengan munculnya Partai Wafd tahun 1919 di bawah pimpinan Saad Zaghul Pasha, menandakan bahwa semangat nasionalisme di Mesir masih tetap berkobar. Pada November 1918 di bawah pimpinan Saad Saglul, kaum nasionalis menuntut agar Mesir diberikan kemerdekaan penuh. Dua kali Zaglul Pasha ditangkap dan diasingkan oleh Inggris; pertama ke Malta dan yang kedua ke Gibraltar.

Atas gerakan yang kontiyu, akhirnya Inggris tidak mampu lagi menghadapi pemberontakan rakyat Mesir, sehingga terpaksa mengeluarkan unilateral declaration pada 28 Februari 1922 yang isinya sebagai berikut:

(a) Inggris mengakui kedaulatan Mesir;

(b) Inggris berhak atas terusan Suez, Mesir dijadikan daerah opeasi militer dan dipertahankan dari agresi bangsa asing;

(c) status Sudan ditangguhkan.

Walaupun belum merdeka penuh pada 15 Maret 1922, Ahmad Fuad menyatakan dirinya sebagai Raja Mesir. Sedangkan golongan nasionalis, menentang unilateral declaration, karena mereka menuntut merdeka penuh. Barulah pada tahun 1936 Mesir menjadi negara yang merdeka penuh.

Sesudah Perang Dunia II, Mesir dan Israel menyerang Palestina di tahun 1948, tetapi tidak berhasil. Akibatnya Mesir mendapat kecaman dari negara-negara di dunia. Akibat peristiwa muncul tuntutan dari para perwira muda, di bawah komando Kolonel Gamal Abdel Nasser untuk dilakukan pembersihan. Tetapi Raja Farouk mengabaikan tuntutan ini. Terjadilah peristiwa kudeta oleh Jenderal Mohammad Najib pada 23 Juli 1952, dan secara resmi Mesir berubah menjadi republik sejak 18 Juli 1953.

Pada tahun 1956 Gamal Abdel Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Sues. Kemudian ditutup pada tahun 1967 karena menjadi rebutan antara Prancis dengan Inggris dan dibuka lagi tahun 1975 oleh Presiden Anwar Sadat.

Loading...