Pangeran Norodom Sihanouk. Ia menjadi pemimpin pemerintahan koalisi Kamboja pada tanggai 3 Juni 1993. Pada tahun 1998, Pemerintahan Koalisi Kamboja menawarkan amnesti bagi yang mau keluar dari anggota Khmer Merah. Banyak yang menerima tawaran tersebut yang berakibat kekuatan Khmer Merah menjadi lemah.

Latar Belakang

Invasi (serbuan) Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978 segera menarik perhatian dunia. Negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengutuk invasi Vietnam tersebut, sedangkan negara-negara Blok Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet mendukung sikap Vietnam itu.

Sikap ASEAN

Sikap Vietnam juga dikecam keras oleh negara-negara ASEAN. Para Menlu ASEAN mengeluarkan suatu komunike bersama tanggal 7 Januari 1979 di Jakarta. Dalam komunike itu dinyatakan bahwa ASEAN mengutuk invasi bersenjata Vietnam ke Kamboja, serta menegaskan hak-hak rakyat Kamboja untuk menentukan masa depannya yang terbebas dari campur tangan pihak luar dan menyerukan penarikan pasukan asing dari Kamboja.

Pernyataan ASEAN itu ditolak oleh Vietnam. Penolakan itu mengakibatkan munculnya sikap pro dan kontra yang diikuti oleh pernyataan-pernyataan perang yang muncul hampir di seluruh wilayah Kamboja. Konflik Kamboja itu dengan jelas mengganggu stabilitas Asia Tenggara. Oleh karena itu, ASEAN sebagai suatu organisasi di kawasan Asia Tenggara merasa cemas dan khawatir terhadap perluasan-pengaruh Vietnam yang geraham komunis tersebut. Kecemasan itu mulai tampak sejak masuknya pengungsi Kamboja ke Thailand (wilayah negara anggota ASEAN).

Menteri Luar Negeri Thailand, Marsekal Sidhi Savetsila, mengemukakan bahwa situasi Kamboja dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi stabilitas Thailand dan juga Asia Tenggara.

Pemerintahan Koalisi

Di pihak lain, Pangeran Norodom Sihanouk, mantan Perdana Menteri Son San (pemimpin Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja), dan Khiu Samphan (Presiden Republik Demokrasi Kamboja) menandatangani suatu komunike bersama, dengan bantuan Pejabat Pemerintahan Singapura, untuk membentuk sebuah Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kamboja. Pemerintahan Koalisi ini bertujuan untuk melanjutkan perjuangan dalam segala bentuk, sehingga Kamboja bebas dari segala bentuk agresi Vietnam. Dalam komunike tersebut juga dikemukakan bahwa semua kelompok anti Vietnam harus menghindarkan diri dari pertikaian dan pertentangan.

Dukungan ASEAN

Suara ASEAN yang diwakili oleh Perdana Menteri Singapura Siunathamby Rajaratnam menyatakan bahwa ASEAN mendukung ketiga kekuatan di Kamboja yang terdiri dari semua unsur di atas pimpinan Son San.

Rajaratnam Juga menyatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional yang anti terhadap komunis, tetapi bukan bertujuan menghancurkan Vietnam. ASEAN hanya menginginkan agar Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja, tanpa syarat apa pun. Selanjutnya, ASEAN bersedia menerima segala keputusan rakyat Kamboja. apakah mereka memilih Heng Samrin yang berkuasa atas dukungan Vietnam atau memilih Pol Pot yang didukung rezim Khmer.

Campur Tangan Asing

Masalah Kamboja kemudian menjadi kompleks akibat campur tangan pihak-pihak tertentu, seperti RRC dan Amerika Serikat. Campur tangan tersebut mengakibatkan masalah Kamboja bukan lagi menjadi masalah nasional rakyat Kamboja atau masalah regional Asia Tenggara, tetapi telah menjadi masalah internasional. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah konferensi internasional dengan melibatkan semua pihak yang terlibat.

Upaya Memecahkan Masalah Kamboja

Untuk memecahkan masalah Kamboja, dunia Internasional melakukan berbagai upaya. Pada bulan Juli 1988 di Istana Bogor (Indonesia), berkumpul berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian masalah Kamboja. Acara itu dikenal dengan Jakarta Informal Meeting (JIM). Pada bulan Februari 1989, pertemuan itu dilanjutkan dengan mengadakan JIM II yang mengundang harapan untuk dapat mencapai kesepakatan di antara semua pihak.

Walaupun bersifat informal (tidak resmi), tetapi pertemuan itu berhasil menemukan dua masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian masalah Kamboja. Kedua masalah itu adalah sebagai berikut.

  • Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik menyeluruh. Vietnam mulai memberikan janji dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.
  • Munculnya upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot, yang semasa berkuasa di Kamboja telah melakukan pembantaian keji terhadap sekitar sejuta rakyat.

Upaya menyelesaikan konflik Kamboja mulai memasuki tingkat internasional, yaitu dengan mengambil tempat di Paris. Dalam konferensi ini hadir wakil dari 20 negara, termasuk ASEAN dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konferensi ini disebut dengan ICK (International Conference on Kampuchea atau Konferensi Internasional mengenai Kamboja). Konferensi berlangsung tanggal 30 – 31 Juli 1989.

ICK diharapkan mampu membentuk sebuah badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjian perdamaian. Namun, para pengamat percaya bahwa keberhasilan ICK bergantung pada hasil pertemuan sebelumnya pada tanggal 24 – 25 Juli 1989.

Perjalanan panjang upaya penyelesaian masalah Kamboja akhirnya menemui titik harapan perdamaian. Pada tahun 1991, pasukan perdamaian PBB memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun itu juga, Pangeran Norodom Sihanouk kembali duduk sebagai kepala negara. Pada tahun 1993, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai Raja. Pada tahun itu juga diadakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu, Norodom Ranariddh dan Hun Sen terpilih sebagai perdana menteri.