Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Indonesia yang pertama Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang dilatar belakangi karena kegagalan konstituante untuk mengganti UUDS 45 dengan UUD yang baru. Badan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan umum tahun 1955 ini karena tidak bisa mempersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Maka, pada tanggal 20 November 1956, Dewan Konstituante menilai sidangnya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno.

Latar Belakang

Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kerja. Sampai tahun 1959 konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru.

Keadaan seperti ini semakin mengguncangkan situasi politik Indonesia pada saat itu. Bahkan, masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Sementara itu, sejak akhir tahun 1956 keadaan kondisi dan situasi politik Indonesia semakin memburuk dan kacau. Keadaan semakin memburuk karena daerah-daerah semakin memperlibatkan gejolak dan gejala separatisme, seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni, dan Dewan Lambung Mangkurat. Daerah-daerah tersebut tidak lagi mengakui Pemerintahan Pusat dan bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri, seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia dari dalam negeri. Suasana semakin bertambah panas, ketegangan-ketegangan diikuti oleh keganjilan-keganjilan sikap dari setiap partai politik dalam Konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang. Konstituante ternyata tidak dapat di harapkan lagi.

Kekalutan Konstituante

Gagalnya Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya dalam membuat Undang-Undang Dasar baru, menyebabkan negara kita dilanda kekalutan konstitusional. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya “Kabinet Kaki Empat”. (yang terdiri atas empat partai terbesar PNI, Masyumi, NU dan PKI) dan Dewan Nasional, yang terdiri atas golongan fungsional dan berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua Dewan dijabat oleh Presiden sendiri.

Konsepsi yang diajukan ini menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen pro dan kontra muncul. Yang menolak konsepsi ini menyatakan perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksanakan oleh Konstituante. Sebaliknya, yang menerima konsepsi ini beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan.

Pemungutan suara kembali ke UUD 45

Pada 22 April 1959, di depan sidang Konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Menangani pernyataan Presiden Soekarno pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Namun, jumlah suara tidak mencapai dua per tiga dari anggota Konstituante seperti yang diisyaratkan pasal 137 UUDS 1950.

Pemungutan suara diulang kembali sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diadakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan tidak dapat mencapai per tiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat).

Larangan kegiatan berpolitik

Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik, maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan-larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante serta kembali memberlakukan UUD 1945. Pemberlakuan kembali UUD 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang berisi sebagai berikut.

  • Pembubaran Konstituante
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Tidak berlakunya UUDS 1950
  • Pembentukan MPRS dan DPAS

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat sedangkan KASAD mengeluarkan Perintah Harian kepada seluruh anggota TNI untuk mengamankan Dekrit Presiden. Mahkamah Agung juga membenarkan Dekrit itu dan DPR hasil Pemilihan Umum menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja berdasarkan UUD 1945.

Loading...