Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya memerintah. Abraham Licoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di selenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangkat rakyat.

Apakah hal itu berarti rakyat akan melaksanakan kedaulatannya secara langsung? Tentu saja tidak. Rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, sehingga dengan pengertian seperti itu, demokrasi yang di praktikan disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tak langsung.

Gagasan tentang demokrasi sesungguhnya sudah muncul sekitar abad ke-5 SM, pada masa yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (direct democration). Negara-negara di Yunani pada masa itu merupakan Negara kota (polisi), khususnya di kota Athena. Wilayahnya sempit dan jumlah penduduknya masih sedikit. Rakyat dengan mudah dapat dikumpulkan untuk bermusyawarah, guna mengambil keputusan tentang kebijakan pemerintahan. Demokrasi model yunani itu tidak bertahan lama, hanya beberapa ratus tahun. Penyebabnya adalah munculnya konflik politik dan melemahnya kemampuan dewan kota dalam memimpin polisi. Puncaknya adalah ketika romawi menyerbu yunani dan kemudian menjajahnya, hal tersebut menandai runtuhnya demokrasi di yunani.

Sejak runtuhnya demokrasi, bangsa eropa hidup dalam sistem monarki absolut dalam kurun waktu yang panjang. Kekuasaan yang demikian berlangsung di Eropa menjelang abad ke-19. Kekuasaan yang absolut (mutlak) tersebut digunakan oleh raja untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat. Setelah berabad-abad tenggelam, paham demokrasi kembali muncul, sebagai reaksi penentangan terhadap kekuasaan raja yang absolut tersebut. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus kea rah kekuasaan absolut telah menghasilkan Rule of Law (kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu Negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk pada hukum. Diberlakuknnya ajaran ini guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi . adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi.

  1. Berlakunya supremasi hukum(hukum menempati kedudukan ter tinggi, semua orang tunduk pada hukum), sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
  2. Perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap warga Negara.
  3. Terlindungnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan pengadilan.

Hamper setiap Negara di dunia dewasa ini menganut paham demokrasi untuk mengatur pemerintahannya. Namun, corak atau bentukl antara Negara satu dengan yang lainnya relative ber beda-beda . hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan idiologi dan perkembangan politiknya masing-masing. Secara umum terdapat cirri Negara demokrasi , yaitu sebagai berikut:

a)      adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

b)      adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan .

menurut para ahli hukum dari international commission of jurist, ciri Negara demokrasi antara lain :

  • adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
  • Adanya jaminan perwakilan rakyat yang representative.
  • Adanya pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat tersebut.
  • Adanya pembatasan waktu bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan Negara .
  • Adanya pendidikan civics (kewarga negaraan)

Negara kita termasuk Negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini di jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) uud 1945 yang menyebutkan :kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat.”ini berarti bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan (tidak langsung), karena aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga permusyawaratan rakyat. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pancasila.