Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli terkemuka

Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli terkemuka

Perjanjian internasional adalah instrumen yang dengannya negara dan subyek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional tertentu, mengatur hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki berbagai bentuk dan gaya, tetapi semuanya diatur oleh hukum perjanjian, yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Perjanjian Internasional yang khas dalam hubungan internasional, didefinisikan oleh Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian sebagai “perjanjian yang disimpulkan antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah diwujudkan dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih yang terkait. instrumen dan apa pun penunjukan khusus.

Perjanjian kontrak adalah perjanjian di mana para pihak sepakat untuk bertukar potongan wilayah atau menyelesaikan perselisihan atau klaim — yaitu, dengan mana mereka berurusan dengan jenis bisnis tertentu. Perjanjian pembuatan undang-undang, yang telah tumbuh sangat besar dalam jumlah dan signifikansi sejak Perang Dunia II, adalah instrumen di mana para pihak merumuskan prinsip-prinsip atau aturan rinci untuk perilaku mereka di masa depan. ”

Beberapa perjanjian multilateral membentuk organisasi internasional untuk tujuan tertentu atau beragam tujuan. Karena itu mereka dapat disebut sebagai perjanjian konstituen. Piagam PBB (1945) merupakan perjanjian multilateral dan instrumen konstituen PBB

. Contoh dari perjanjian regional yang beroperasi sebagai perjanjian konstituen adalah piagam Organisasi Negara-negara Amerika (Piagam Bogotá), yang mendirikan organisasi tersebut pada tahun 1948. Konstitusi organisasi internasional dapat menjadi bagian dari perjanjian multilateral yang lebih luas. Perjanjian Versailles (1919), misalnya, terkandung dalam Bagian I Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan di Bagian XIII konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pengertian

Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara.

a. Pengertian Perjanjian Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum internasional, mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut. ”Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.”

b. Pengertian Perjanjian Internasional menurut Oppenheim dan H. Lauterpacht, ahli kenegaraan dari Amerika, memberi batasan hukum internasional sebagai berikut. ”Perjanjian internasional adalah konvensi atau kontrak antardua negara atau lebih mengenai beberapa macam kepentingan”.

c. Pengertian Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1986 terdapat dalam pasal 2 ayat (1a) sebagai berikut. ”Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik antarsatu negara atau lebih maupun antarorganisasi internasional”.

d. Pengertian Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Itulah beberapa pengertian dan batasan perjanjian internasional.

Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan perjanjian internasional tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

Tahapan Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.

Yang berdasarkan konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Internasional, perjanjian internasional diadakan melalui tiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan.

Perundingan

Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan.

Dalam hal ini perundingan dianggap mewakili suatu negara apabila memiliki surat kuasa “full powers atau credention” dan surat kepercayaan. Hal ini tidak berlaku bagi seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau menteri, karena jabatan mereka mewakili negaranya.

Penandatanganan “Signature”

Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multirateral, penandatangan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut.

Sebuah perjanjian internasional belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara. Dalam perjanjian bilateral, kesepakatan penuh kedua belah pihak mutlak diperlukan setelah penandatanganan perjanjian, kecuali kedua belah pihak mengehendaki lain.

Pengesahan

Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Pengesahan atau penguatan ini disebut ratifikasi dapat dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif atau campuran “DPR dan Pemerintah”.

Pembatalan Perjanjian

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain yaitu:

  • Terjadinya pelanggaran.
  • Adanya kecurangan.
  • Ada pihak yang dirugikan.
  • Dan adanya ancaman dari sebelah pihak.

Berakhirnya Perjanjian

Ada beberap hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian yang diantaranya yaitu:

  • Punahnya salah satu pihak.
  • Habisnya masa perjanjian.
  • Salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua.
  • Adanya pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain.
  • Telah tercapai tujuan dari perjanjian itu.
  • Dan syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.