7 Penyimpangan masa Demokrasi Terpimpin

Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara Indonesia, Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan keluarnya dekrit tersebut demokrasi terpimpin pun mulai berlaku sampai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno.

Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai

Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara Indonesia, Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan keluarnya dekrit tersebut demokrasi terpimpin pun mulai berlaku sampai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno.

Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ada penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 diantaranya :

1. Dalam lembaga MPRS

a. Anggota MPRS diangkat oleh presiden berdasarkan Pen Pres No. 2 tahun1959, dengan ketentuan:

  • setuju kembali ke UUD ’45
  • setia pada perjuangan RI
  • setuju manifesto politik

b. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota kabinet

c. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN

d. Sesuai dengan point 3, Pidato presiden yang berjudul “Penemuan kembali Revolusi Kita” digunakan sebagai GBHN

e. Selain itu sidang MPRS dilaksanakan di Bandung

2. Membentuk DPAS

a. Anggota DPAS diangkat oleh presiden dengan Pen Pres No. 3 tahun1959

b. DPAS diketuai oleh presiden

c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah

3. Membubarkan DPR hasil Pemilu

Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden

Selanjutnya presiden membentuk DPR Gotong Royong, dengan tugas:

  • Melaksanakan manifesto politik
  • Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
  • Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Memasyarakatkan ajaran Nasakom

Soekarno menyadari bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai kekuatan yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan kekuatan tersebut ia mesosialisasika adanya ajaran Nasakom yang merangkum 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Maka setiap lembaga pemerintahan harus berusurkan Nasakom

Ajaran ini memunculkan gejolak dalam masyarakat dan semakin memberi peluang komunis masuk dalam lembaga negara.

5. Mengangkat diri sebagai Presiden seumur hidup

Tujuan pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya untuk merealisasi ide dan gagasanya guna ”memperbaiki keadaan bangsanya”

Pengangkatan ini berdasarkan Tap No III/MPRS/1963

6. Memasyarakatkan ajaran Resopim

Resopim : Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional

Yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus di capai dengan revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR) tiada lain adalah Soekarno sendiri. Akibatnya lembaga-lembaga tinggi ditempatkan dibawah presiden (lihat dalam pembentukan MPRS, DPAS dan DPRGR)

7. Pembatasan Partai-partai

Jika masa Demokrasi Liberal ada kebebasan partai-pastai tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membatasi keberadaan partai-partai politik. Dari 28 partai menjadi 11 partai.

Semua partai –partai harus seide dengan Soekarno, yang menjadi pengganjal maka akan dibubarkan. Misalnya partai Masyumi dan PSI (Partai Islam Indonesia). Keduanya dinggap terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Dukungan kedua partai ini terhadap pemberontak wajar karena PRRI menetang keberadaan PKI dalam pemerintahan.

Loading…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *