Apa perbedaan pidana dan perdata

Studi tentang hukum dan peradilan adalah bidang yang luas dengan banyak jalur karier. Jika Anda berencana untuk mendapatkan gelar dalam bidang Hukum, Anda mungkin tertarik untuk fokus pada karir di bidang hukum pidana atau perdata. Kedua opsi menawarkan peluang karier yang bermanfaat yang memungkinkan Anda memberikan kontribusi positif kepada komunitas Anda.

1. Pengertian

Hukum pidana di tingkat lokal, provinsi dan negara mendefinisikan kegiatan kriminal dan menetapkan hukuman hukum bagi mereka yang dihukum karena kejahatan seperti pembakaran, penyerangan dan pencurian. Kasus hukum pidana hanya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Sebaliknya, hukum perdata berurusan dengan hak-hak pribadi individu. Hukum perdata diterapkan ketika seseorang haknya dilanggar atau ketika individu memiliki perselisihan dengan individu atau organisasi lain. Beberapa masalah hukum perdata ditangani di luar pengadilan, seperti melalui mediator pihak ketiga. Atau, tuntutan hukum dapat diselesaikan melalui pengadilan non-pidana.

2. Beban Bukti

Pengadilan pidana dan pengadilan perdata memiliki standar yang berbeda. Di pengadilan pidana, seorang terdakwa dibebaskan atau dinyatakan bersalah tanpa keraguan. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak diragukan lagi melakukan kejahatan.

Di pengadilan perdata, penggugat mengajukan gugatan terhadap terdakwa. Beban pembuktian jatuh pada penggugat, yang harus membuktikan lebih mungkin terdakwa bertanggung jawab atas masalah daripada tidak. Jika hakim memutuskan bahwa terdakwa bertanggung jawab, terdakwa dikatakan lebih bertanggung jawab daripada bersalah.

3. Denda Hukum

Dalam kasus pidana, hakim menghukum terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh hakim. Hakim harus mengikuti pedoman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana saat ini. Di dalam pedoman hukuman itu, hakim memiliki keleluasaan. Hukuman hukum dalam kasus pidana dapat mencakup penahanan, masa percobaan dan denda.

Dalam kasus perdata, seorang terdakwa yang dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran dapat diperintahkan oleh hakim untuk membayar ganti rugi (kompensasi finansial) kepada penggugat. Kompensasi dapat diberikan untuk kerugian terukur seperti tagihan medis, atau untuk kerugian subjektif seperti rasa sakit dan penderitaan. Terkadang, hakim dapat memberikan ganti rugi hukuman tambahan.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *