Setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di dunia mengalami kehancuran yang luar biasa. Karena banyak sarana-sarana perekonomian tidak dapat difungsikan kembali. Kehancuran, perekonomian melanda negara-negara yang menjadi medan peperangan, baik di Eropa mau pun di luar Eropa. Pusat-pusat industri, jalan kereta api, jembatan, alat komunikasi, lokomotif termasuk gerbong-gerbong banyak yang hancur.

Dengan demikian banyak negara yang menderita, sehingga rakyatnya memerlukan bantuan makanan dan pakaian untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

Pada tahun 1943 di Washington (Amerika Serikat) dibentuk suatu badan dengan tugas pokoknya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang pernah diduduki oleh pasukan Jerman. Badan itu bernama UNRRA (United Nations Relief Rehabilitation Administration). Tugas badan ini meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah-daerah bekas pendudukan Jerman. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit untuk pertanian, ternak, mesin-mesin, alat-alat perindustrian, alat-alat perhubungan dan rumah-rumah sakit.

Marshall Plan

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan, maka UNRRA menjadi salah satu biro yang merupakan bagian dari Organisasi internasional itu. Pada tahun 1948 UNRRA dibubarkan karena tugas memberikan bantuan untuk pembangunan kembali Eropa telah dilaksanakan oleh ERP (European Recontruction Plan = Rencana Pembangunan Kembali Eropa). ERP ini juga dikenal dengan Marshall Plan.

George C. Marshal (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) dengan persetujuan Presiden Harry S. Truman menawarkan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat. Bantuan ini diterima dengan baik oleh negara-negara Eropa dalam suatu konferensi Paris pada bulan Juli 1947. Rencana Marshall atau Marshall Plan ini diintegrasikan menjadi suatu rencana yang menyeluruh, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

–          Amerika Serikat akan memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomiannya.

–          Sebagai imbalan negara-negara peminjam di wajibkan:

·         Berusaha menstabilkan keuangan masing-masing dan melaksanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang seimbang.

·         Mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam.

·         Mencegah terjadinya inflasi.

·         Menempatkan perekonomian negara-negara masing-masing atas dasar sendi-sendi yang sehat.

·         Memberikan kepada Amerika Serikat bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan pertahanan.

·         Meningkatkan persenjataan masing-masing untuk kepentingan pertahanan.

–          Bantuan akan dihentikan apabila di suatu negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan, yang mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis.

Bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa Barat melalui Marshall Plan berakhir tahun 1951. Sejak saat itu Amerika Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan meluasnya paham komunis. Maka sejak itu pula negara-negara Eropa menempuh jalan lain untuk membangun lebih lanjut perekonomiannya. Ternyata Marshall Plan telah menanamkan dasar-dasar terbentuknya kerja sama yang erat antara negara-negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya.

Melalui, suatu proses pertumbuhan sejak tahun 1951, maka pada tahun 1957 terbentuk suatu kerja sama dalam bidang perdagangan antara tujuh negara Eropa Barat, yaitu Prancis, Italia, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg dan Denmark. Ketujuh negara itu membentuk badan kerja sama yang bernama PBF (Pasaran Bersama Eropa). Atas prakarsa Inggris dan sebagai imbangan terhadap lahirnya PBE, maka berdirilah Daerah Perdagangan Bebas Eropa, yang meliputi negara Inggris, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Austria.

Sementara itu, perkembangan keadaan di negara-negara Eropa Timur setelah Perang Dunia II memperlihatkan persamaan-persamaan dengan negara-negara Eropa Barat. Perekonomian negaranya mengalami kehancuran yang sangat serius. Negara-negara itu pun sangat memerlukan bantuan untuk memperbaiki perekonomian negara.

Tetapi Marshall Plan tidak memberikan bantuan kepada negara-negara tersebut, karena berhaluan komunis. Oleh karena itu negara-negara Eropa Timur membangun perekonomiannya mengikuti pola Rusia (Uni Soviet), yaitu dengan melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek dan selanjutnya disusul dengan jangka panjang. Pembangunan perekonomian dibagi atas tahap-tahap yang lamanya 5, 6, hingga 7 tahun, sedangkan rencana jangka pendek lamanya 2 hingga 3 tahun.

Dengan keadaan seperti itu, maka perkembangan perekonomian negara-negara Eropa Timur tidak secepat perkembangan perekonomian negara-negara Eropa Barat. apalagi seluruh aktivitas perekonomian negara-negara di Eropa timur diatur sepenuhnya oleh negara dan juga dikuasai oleh negara.

Perkembangan perekonomian pada negara-negara yang berada di luar Eropa, juga mengalami kemerosotan. Karena sistem perekonomian dari negara-negara yang berada di luar Eropa sebelum Perang Dunia terjadi lebih banyak tergantung pada negara-negara Eropa. Hal ini disebabkan, karena sebelum Perang Dunia meletus banyak negara-negara Eropa yang memiliki daerah jajahan di luar daerah Eropa, seperti di Asia, Afrika, Amerika. Sehingga dengan meletusnya Perang Dunia, hubungan antar negara-negara Eropa dengan daerah jajahannya terputus. Bahkan banyak negara jajahan melepaskan diri dan menjadi negara merdeka, serta berusaha untuk membangun perekonomiannya sendiri atau dengan bantuan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara tersebut tidak mungkin dapat membangun perekonomiannya dengan cepat. Bahkan banyak negara-negara yang ada di luar Eropa terlibat utang dalam membangun perekonomiannya. Dengan demikian, perkembangan perekonomian dari negara-negara di luar Eropa tidak secepat dari negara-negara Eropa.