Pengertian Hukum internasional menurut para ahli dan komponennya

Hukum internasional adalah cabang hukum yang berurusan dengan mendefinisikan dan mengatur hubungan antara negara-negara. Dengan demikian, ia juga bertugas mengelola penggunaan barang-barang umum di seluruh dunia, seperti lingkungan atau perairan internasional.

Hukum internasional memiliki tujuan utama agar hubungan antar negara menjadi harmonis, damai dan kolaboratif.

Ini terdiri dari seperangkat norma hukum, perjanjian dan konvensi. Ini mengatur cara di mana Negara dan agen internasional lainnya harus berperilaku.

Unsur hukum internasional

Komponen utamanya adalah:

  • Perjanjian internasional, baik berupa pakta, perjanjian, deklarasi, catatan, dan lain-lain.
  • Konvensi internasional.
  • Kebiasaan internasional yang diterima sebagai praktik yang tersebar luas.
  • Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh Negara.
  • Keputusan dan doktrin pengadilan (yang akan membantu menentukan penerapan aturan).

Isu-isu yang ditangani dalam hukum internasional

Di antara topik yang dibahas adalah:

  • Hak asasi Manusia.
  • Perlucutan senjata nuklir dan jenis senjata lainnya.
  • Kejahatan internasional.
  • Pengungsi.
  • Migrasi
  • Masalah kebangsaan.
  • Memperlakukan tahanan.
  • Penggunaan kekuatan.
  • Perilaku selama periode perang.
  • Penggunaan dan perlindungan masalah umum internasional seperti lingkungan, perairan internasional, luar angkasa, komunikasi dunia dan perdagangan internasional.

Asal usul dan evolusi Hukum Internasional

Asal usul Hukum Internasional berjalan seiring dengan munculnya Negara-negara.

Di antara sumber tertua Hukum Internasional kita dapat menemukan perjanjian antara Mesopotamia dan Umma sekitar tahun 3100 SM. Perjanjian ini mengatur perbatasan dan tidak dapat diganggu gugatnya. Tapi ini bukan satu-satunya contoh.

Pada zaman dahulu kita dapat menemukan beberapa perjanjian internasional antara dua negara atau lebih yang biasanya berfokus pada masalah perbatasan, perjanjian damai dan perlakuan terhadap orang asing. Namun, pada saat itu belum ada sistem hukum yang tertib dari perjanjian atau konvensi tersebut.

Latar belakang sistem hukum internasional modern

Salah satu pendahulu dari sistem hukum internasional modern adalah perjanjian Westphalia tahun 1648, yang ditandatangani oleh sebagian besar kekuatan Eropa dalam perang tahun 1930. Perjanjian ini menetapkan beberapa pilar fundamental dari kerangka hukum saat ini.

Perlu juga disebutkan perjanjian-perjanjian lain yang relevan seperti Deklarasi Paris tahun 1853 tentang perang di laut; Konvensi Jenewa tahun 1864 tentang perlakuan terhadap tentara yang terluka pada saat perang dan deklarasi Den Haag tahun 1899 dan 1907 untuk memastikan penyelesaian konflik melalui cara-cara damai.

Perang dunia pertama dan kedua menyebabkan jeda yang mengerikan dalam perkembangan Hukum Internasional. Pada awal tahun 1945 dan setelah berakhirnya perang, Negara kembali ke tugas menciptakan kerangka hukum yang akan membantu memelihara perdamaian, keamanan, dan memajukan kerja sama internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pekerjaan pengkodifikasian, pengorganisasian dan pengembangan sistem yang dapat menjaga penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Di antara badan-badan PBB yang telah dibentuk untuk menegakkan tatanan hukum internasional adalah: Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

Menurut Para ahli

Dibawah ini akan di uraikan beberapa pendapat ahli tentang hukum internasional.

  • Oppenheimer. Hukum internasional sebagai hukum yang timbul dari kesepakatan masyarakat internasional dan pelaksanaannya dijamin oleh kekuatan dari luar.
  • Menurut J.G. Starke. Hukum internasional merupakan sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku terhadap negaranya dan merasa dirinya terikat untuk menaati dalam mengadakan hubungan satu sama lain.
  • Grotius (Hugo de Groot). Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya dalam hubungan antarbangsa. Hubungan tersebut didasarkan kemauan bebas dan persetujuan semua anggota demi kepentingan bersama.
  • Brierly. Hukum internasional sebagai kumpulan aturan atau asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan yang lainnya.
  • Charles Cheny hyde. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.
  • Sugeng Istanto. Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.
  • Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum internasional adalah kesuluruhan kaidah-kaidah atau asas-asa yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara.

Batas-batas tersebut meluputi antarnegara dan negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Pada mulanya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarbangsa dan negara sebagai subjek hukum. Namun, kemudia berkembang mengatur subjek-subjek hukum lainnya, seperti organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional. Dalam hal-hal tertentu, hukum internasional duga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya denga negara-negara.

Berdasarkan uraian diatas, pengertian hukum internasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Subjek hukum internasional sebagai pelaku terdiri atas negara dan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara, dan
  • Ruang lingkup hukum internasional, meliputi hubungan antar negara dan negara, hubungan antar subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara lainnya.

Istilah hukum internasonal mencakup dua pengerian, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional mengatur hubungan antar negara dalam hubungan internasional. Hukum perdata internasional mengatur hubungan antar warga suatu negara dengan warga lain dalam hubungan internasional.

Hukum publik internasional adalah hukum internasional dalam arti sempit. Sementara itu, hukum internasional dalam arti luas meliputi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Pengertian hukum publik internasional inilah yang lebih dikenal dengan hukum internasional. Pada umumnya, jika orang berbicara tentang hukum internasional maka yang dimaksud adalah hukum publik internasional. Jadi, definisi mengenai hukum internasional diatas adalah makna dari hukum publik internasional.

Related Posts

This Post Has One Comment

  1. artikel bermanfaat dan sangat bagus jangan lupa lihat berita terbaru hanya dibawah ini

    Hikmahanto: Memperkuat Kedaulatan sebagai Negara Maritim

Comments are closed.