Struktur organisasi ASEAN sebagai berikut

ASEAN adalah kelompok regional yang mempromosikan kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di antara sepuluh anggotanya: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara ASEAN memiliki total populasi 650 juta orang dan produk domestik bruto gabungan (PDB) sebesar $ 2,8 triliun.

ASEAN telah memainkan peran sentral dalam integrasi ekonomi Asia, menandatangani enam perjanjian perdagangan bebas dengan ekonomi regional lainnya dan membantu negosiasi ujung tombak untuk apa yang bisa menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia.

Namun para ahli mengatakan dampak ASEAN dibatasi oleh kurangnya visi strategis, perbedaan prioritas antara negara-negara anggota, dan kepemimpinan yang lemah. Tantangan terbesar blok itu, kata mereka, adalah mengembangkan pendekatan terpadu dengan Cina, terutama dalam menanggapi klaim Beijing di Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan klaim beberapa anggota ASEAN.

Bagaimana ASEAN Bekerja

ASEAN diketuai oleh kepresidenan bergilir setiap tahun dibantu oleh sekretariat yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Keputusan penting biasanya dicapai melalui konsultasi dan konsensus yang dipandu oleh prinsip-prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal dan penyelesaian konflik secara damai. Beberapa ahli melihat pendekatan ini untuk pengambilan keputusan sebagai kelemahan utama bagi organisasi. “Norma-norma konsensus dan non-interferensi ini semakin ketinggalan jaman, dan mereka telah menghalangi pengaruh ASEAN terhadap isu-isu mulai dari berurusan dengan Cina dan krisis di negara-negara ASEAN tertentu,” kata Joshua Kurlantzick dari CFR.

Para ahli lain mengatakan ASEAN telah berkontribusi terhadap stabilitas regional dengan mengembangkan norma-norma yang sangat dibutuhkan dan mengembangkan lingkungan yang netral untuk mengatasi tantangan bersama. “Di Asia, berbicara dan membangun hubungan adalah setengah dari tantangan untuk menyelesaikan masalah,” Murray Hiebert, rekan senior Program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Washington, mengatakan kepada CFR.

Sejarah ASEAN

Dibentuk pada tahun 1967, ASEAN menyatukan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang berupaya menciptakan front bersama melawan penyebaran komunisme dan mempromosikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tengah meningkatnya ketegangan di Asia-Pasifik. Pada tahun 1976, para anggota menandatangani Perjanjian Amity dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang menekankan rasa saling menghormati dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain.

Keanggotaan berlipat ganda pada akhir 1990-an. Resolusi perang sipil Kamboja pada tahun 1991, akhir Perang Dingin, dan normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam pada 1995 membawa perdamaian relatif ke daratan Asia Tenggara, membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk bergabung dengan ASEAN. Dengan tambahan Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999), kelompok ini mulai meluncurkan inisiatif untuk mendorong regionalisme. Para anggota menandatangani perjanjian pada tahun 1995, misalnya, untuk menahan diri dari mengembangkan, memperoleh, atau memiliki senjata nuklir.

Menghadapi krisis keuangan Asia 1997, yang dimulai di Thailand, anggota ASEAN mendorong untuk lebih mengintegrasikan ekonomi mereka. Chiang Mai Initiative [PDF], misalnya, adalah pengaturan pertukaran mata uang yang pertama kali dimulai pada tahun 2000 antara anggota ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea Selatan untuk memberikan dukungan keuangan satu sama lain dan melawan spekulasi mata uang.

Pada tahun 2007, kesepuluh anggota mengadopsi Piagam ASEAN [PDF], dokumen konstitusional yang memberikan status hukum dan kerangka kerja kelembagaan kepada kelompok tersebut. Piagam ini mengabadikan prinsip-prinsip inti dan menggambarkan persyaratan untuk menjadi anggota. (Timor Timur mengajukan permohonan untuk menjadi anggota pada tahun 2011 tetapi tidak semua anggota mendukung aksesinya.) Piagam tersebut menetapkan cetak biru untuk sebuah komunitas yang terdiri dari tiga cabang: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.

Kemajuan Ekonomi

ASEAN telah membuat kemajuan penting menuju integrasi ekonomi dan perdagangan bebas di kawasan ini. Pada tahun 1992, para anggota menciptakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan tujuan menciptakan pasar tunggal, meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN, dan menarik investasi asing. Perdagangan intra-ASEAN sebagai bagian dari perdagangan keseluruhan blok tumbuh dari sekitar 19 persen [PDF] pada tahun 1993 menjadi 23 persen [PDF] pada tahun 2017. Di seluruh grup, lebih dari 90 persen barang diperdagangkan tanpa tarif. Blok ini memprioritaskan sebelas sektor untuk integrasi, termasuk elektronik, otomotif, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian jadi, produk berbasis agro, dan pariwisata.

Struktur organisasi ASEAN
Struktur organisasi ASEAN

Meskipun ada kemajuan, beberapa industri paling penting di kawasan ini tidak dicakup oleh tindakan perdagangan preferensial, dan perbedaan pendapatan di antara anggota dapat membuat integrasi ekonomi menjadi menantang. Beberapa ahli melihat AEC, yang melaluinya ASEAN mendefinisikan tujuan perdagangannya, sebagai katalis potensial untuk integrasi ekonomi lebih lanjut.

ASEAN juga merupakan pihak dari enam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kelompok tersebut. Sejak 2012, pihaknya telah menegosiasikan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan yang akan mencakup semua anggota ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Jika disetujui, RCEP akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan PDB. Namun, negosiasi telah mencapai batu sandungan, dengan India mengatakan pada November 2019 bahwa mereka tidak akan bergabung.

Struktur organisasi ASEAN

  • Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota.
  • Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN.
  • Dewan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Council) adalah pertemuan para Menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat ASEAN, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial-Budaya.
  • Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) adalah pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.
  • Pertemuan tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN Senior Officials’ Meeting) adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.
  • Sekretariat ASEAN adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
  • Komite Wakil Tetap ASEAN adalah forum para Duta Besar/Wakil Tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
  • Sekretariat Nasional adalah pumpunan kegiatan (focal point) tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.
  • Komisi Antarpemerintah untuk HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) adalah Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam ASEAN adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang merupakan pertemuan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN diadakan untuk menentuka arah kerjasama ASEAN.

Sidang tahunan menteri luar negeri

Sidang tahunan menteri luar negeri mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan garis kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN. Sidang tahunan ini juga memeriksa implikasi-implikasi politis atas keputusan ASEAN.

Sidang tahunan menteri ekonomi

Sidang tahunan menteri ekonomi merupaka badan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Sidang ini biasanya diadakan setahun sekali.

Sidang tahunan menteri non-ekonomi

Disamping sidang para menteri ekonomi masih terdapat sidang-sidang menteri non-ekonomi, antara lain menteri pertanian dan menteri kehutanan. Menteri energi, menteri lingkungan hidup, menteri tenaga kerja, menteri pendidikan, dan menteri penerangan.

Panitia tetap

Selama kegiatan selama setahun yang dilakukan oleh menteri luar negeri menjadi tanggung jawab panitia tetap ASEAN. Ketua panitia tetap ASEAN secara bergilir dijabar oleh menteri luar negeri salah satu negara anggota ASEAN.

Komite-komite

Kegiatan-kegiatan nyata ASEAN dilaksanakan oleh komite-komite. Ada dua macam komite, yaitu komite ekonomi, dan komite non-ekonomi. Komite ekonomi antara lain, komite keuangan dan perbankan, komite pangan, pertanian, dan kehutanan, komite industri, mineral, dan energi, komiter perhubungan dan komunikasi, komiter perdagangan dan pariwisata. Komite-komite non-ekonomo antara lain, komite kebudayaan, dan penerangan, komite ilmu pengetahuan, dan teknologi, komite pembangunan sosial.

Sekretariat ASEAN

Sekretariat ASEAN ada dua macam, yaitu sekretariat tetap ASEAN dan sekretariat Nasional ASEAN. Sekretariat tetap ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral (Sekjend) dan berkedudukan di Jakarta. Sekjend dipilih secara bergilir oleh masing-masing anggota ASEAN. Tugas Sekretariat Nasional ASEAN adalah melaksanakan tugas ASEAN atas nama negara masing-masing dan melayani Sidang Tahunan atau Sidang Khusus para menteri Luar Negeri. Sidang-sidang Panitia Tetap dan Komite-komite ASEAN.

Baca Juga

This Post Has One Comment

Comments are closed.

© 2022 Sridianti.com