Subjek hukum internasional yaitu sebagai berikut

Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban internasional dan memiliki kapasitas: 1) untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional; dan 2) bertanggung jawab atas pelanggaran kewajibannya dengan dikenai klaim tersebut;.

Subjek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Sedanglan subjek hukum internasional yang dimaksud adalah orang, badan, atau lembaga yang dianggap mampu melakukan tindakan hukum.

Subjek hukum internasional merupakan pihak yang dapat di bebani hak dan kewajiban, serta dalam hubungan internasional.

Subjek Hukum Internasional dapat digambarkan sebagai orang atau entitas yang memiliki kepribadian internasional. Sepanjang abad ke-19, hanya Negara yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional.

Setelah Perang Dunia Kedua, semakin banyak aktor baru muncul di arena hukum internasional seperti organisasi antar pemerintah yang dibuat oleh Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diciptakan oleh perorangan, perusahaan multinasional dan bahkan perorangan (mis. Individu).

Ini sekarang dapat dianggap sebagai memiliki kapasitas yang besar atau kadang-kadang terbatas untuk menjadi orang internasional.

Subjek hukum internasional adalah meliputi negara, vatikan (tahta suci), Palang Merah Internasional, individu, serta pemberontak dan pihak dalam sengketa.

1. Subjek utama Negara

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik, yaitu sejak lahirnya hukum internasional. Sampai saat ini masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara.

Syarat Negara bisa disebut sebagai subjek hukum Internasional ialah jika memiliki 4 unsur yaitu; pemerintahan, memiliki penduduk yang menetap, adanya wilayah tertentu, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain, baik itu bentuk kerjasama atau yang lainnya.

Negara yang dimaksud disini adalah negara merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara.

Negara yang berdauat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara tersebut.

Terdapat berbagai sumber literatur yang menyatakan bahwa Negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional, dan merupakan subjek hukum internasional sejati.

Sebuah negara memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegar. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang dijadikan sebagai hal paling utama.

Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:

  • Hukum internasional telah mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional hal yang utama adalah Negara.
  • Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negara yang paling berperan menciptakannya.

2. Tahta suci

Tahta suci merupakan salah satu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Tahta suci disini adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan.

Hal ini merupakan peninggalan sejarah ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.

Tahta suci merupakan suatu subjek yang sejajar kedudukannya dalam negara. Hal ini terjadi sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci di Vatikan tanggal 11 Juli 1929.

Jika mendengar vatikan, maka kita akan teringat bahwa vatikan lebih dikenal atau populer dengan tahta Suci vatikan masuk dalam subyek hukum internasional berdasarkan sumber Traktat Lateran pada tahun 1929.

3. Organisasi Palang merah internasional

Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir karena sejarah. Palang merah internasional kedudukannya diperkuat dalam perjanjian.

Pada saat ini palang merah internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasonal yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional tersendiri.

Sejarah mencatat bahwa PMI menjadi subjek hukum internasional yang keberadaannya sangat penting dan strategis.

Kemudian hingga saat ini PMI dijadikan sebagai subjek hukum internasional yang mendunia.

4. Organisasi internasional PBB

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), mempunyai hak dan kewaiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.

Artinya, kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum adanya kepastian mengenai hal ini.

Selain PBB organisasi nternasional lainnya yang memiliki tujuan lebih spesifik seperti WHO, World Bank, termasuk dalam subjek hukum internasional.

5. Perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional.

Eksistensinya dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi.

Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan ini kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensinya, struktur, substansi, dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.

6. Individu

Individu dalam melakukan tindakan atau kegiatan akan memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak demi kehidupan masyarakat dunia.

Individu telah lama dianggap sebagai subjek hukum internasional. Hal ini antara lain terdapat dalam Perjanjian Versailes (1919) dan perjanjian antara Jerman dengan Polandia (1922).

Selain perjanjian tersebut, pengakuan individu sebagai subjek hukum terdapat dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen yang menyangkut pegawai kerja api Danzig, serta keputusan organisasi regional dan transional seperti PBB, ILO dan masyarakat Eropa.

7. Pemberontak dan pihak dalam sengketa

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam beberapa keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem, serta menguasai sumberĀ  kekayaan alam diwilayahnya.

Belligerent adalah sebuah kelompok yang melakukan pemberontakan dan juga merupakan salah satu subjek hukum internasional. Jika pemberontak semakin meluas dan menyangkut banyak pihak, maka pemberontak harus diakui eksistensinya.

Related Posts