Tugas dan wewenang komisi yudisial

Hai teman teman! Jumpa lagi sama deh mimin..sekarang mimin mau ngebahas tentang lembaga yang ada di negara kita yaitu lembaga Komisi Yudisial.. kepoin yahh. Yang mengatur lembaga ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 24B dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tujuan di bentuknya lembaga ini yaitu adanya komitmen politik untuk di berlakukannya sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan keuangan, personal, administrasi serta organisasi pengadilan dari Hak Asasi manusia dan Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung.

Agenda reformasi hukum yang menuntut untuk segera dilaksanakan adalah gagasan gagasan di bentuknya lembaga ini. Lembaga ini bertempatan di ibu kota negara Republik Indonesia. Adapun wewenang lembaga ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan pengangkatan hakim agung ke DPR (dalam hal ini lembaga KY ini bertugas untuk melakukan pendaftaran, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR ).
2. Menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan.
Dalam rangka melakukan wewenangnya yaitu menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku hakim, lembaga ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Tugas pengawasan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang menyimpang.
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku hakim yang menyimpang tersebut.

3. Memeriksa tuduhan pelanggaran perilaku hakim yang di duga melanggar kode etik perilaku hakim.
4. Memanggil dan meminta penjelasan dari hakim yang di duga melanggar kode etik perilaku hakim
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sebagaimana dicantum dalam pasal 34 UUD 1945, secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membahas atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. komisi yudisial

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya yang berkaitan.

Sekian dari mimin semoga bermanfaat yaaa!!!

Related Posts