Terjadinya krisis teluk Persia adalah sebagai akibat pendudukan Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Peristiwa ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari perselisihan antara Irak dan Kuwait beberapa waktu sebelumnya.

Latar Belakang

Perselisihan itu menyangkut ladang minyak Rumeila yang berada di perbatasan kedua negara tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Kuwait dan Persatuan Emirat Arab. Kedua negara ini telah melakukan pelanggaran terhadap kuota minyak dan menurunkan harga minyak dari ketetapan yang telah disepakati dalam APEC.

Untuk menghindari pertikaian di antara kedua belah pihak, Arab Saudi berusaha mensponsori terjadinya perundingan. Perundingan dilaksanakan di Jeddah. Akan tetapi, sehari sebelum perundingan dilaksanakan, pasukan Irak telah mendekati wilayah perbatasan. Pada saat perundingan itu berlangsung, seratus ribu pasukan Irak telah menerobos wilayah Kuwait untuk melakukan pendudukan. Presiden Saddam Hussein memberikan pernyataan kepada Dunia Arab bahwa pasukannya sedang mengadakan latihan perang. Namun pada kenyataannya, Irak telah melakukan pendudukan terhadap Kuwait sehingga mengakibatkan Akhmad Al Sabah (Emir Kuwait) bersama keluarganya menyelamatkan diri ke Arab Saudi. Dari sinilah Ia berjuang untuk dapat mengembalikan kekuasaan atas Kuwait.

Reaksi Dewan Keamanan PBB

Pendudukan Irak atas Kuwait menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 660 yang isinya mengutuk tindakan Irak atas Kuwait. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan blokade dan embargo atas Irak, kecuali untuk obat-obatan dan makanan yang didasarkan pada masalah kemanusiaan.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 12 resolusi untuk Irak dan yang terakhir dikeluarkan pada tanggal 29 November 1990. Resolusi itu merupakan sebuah ultimatum agar Irak meninggalkan Kuwait tanggal 15 Januari 1991. Resolusi itu memang tidak secara mutlak diakui oleh semua anggotanya, seperti Yaman dan Kuba yang menentang, sedangkan RRC blangko (tidak memberikan suara) Resolusi itu hanya memberikan dua alternatif, yaitu menarik pasukannya atau dihancurkan oleh pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat.

Kedatangan pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat mendapat tanggapan serius dan pihak Irak. Irak, di bawah pimpinan Saddam Hussein, terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi segala kemungkinan dari pasukan multinasional. Kedua belah pihak berusaha memperkuat diri, sehingga keadaan di Teluk Persia semakin bertambah panas.

Dalam situasi yang semakin panas itu, muncul berbagai tawaran kepada Irak. Irak ditawari akan diberi dua pulau, yaitu Bubiyan dan Warba serta ditambah dengan ladang minyak Rumeila, apabila Irak mau menarik pasukannya dari Kuwait. Namun, tawaran itu tidak diterima oleh Presiden Saddam Hussein la tetap pada pendiriannya dan tak akan mundur selangkah pun dari daerah Kuwait. Pernyataan Saddam Hussein ini mengecilkan hati Akhmad Al Sabah, karena tertutup kemungkinan untuk kembali ke negerinya.

Dengan munculnya berbagai tanggapan dan kritik dari dunia luar, serta ancaman dari pasukan multinasional, Saddam Hussein memberikan pernyataan akan mundur dari Kuwait. Akan tetapi, pernyataan itu menjadi buyar karena tentara Amerika Serikat dan sekutunya melakukan pemboman terhadap pertahanan Irak. Tindakan ini dibalas oleh Irak dengan melakukan pemboman terhadap kota Jubail di Arab Saudi. Kota Jubail merupakan kota tempat penyulingan minyak yang cukup penting, di samping menjadi tempat penyulingan air untuk kota di sekitarnya.

Upaya perdamaian di Teluk ternyata sangat sulit untuk dicapai. Apalagi George Bush (Presiden Amerika Serikat saat itu) tidak menunjukkan sikap yang simpatik kepada Irak. George Bush tetap berpedoman bahwa Irak harus meninggalkan Kuwait tanpa syarat, seperti yang telah ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 660.

Di pihak lain, Irak tetap menuntut berbagi persyaratan sebelum meninggalkan Kuwait. Syarat-syarat yang dituntut oleh Irak adalah sebagai berikut.

  • Bersamaan dengan mundurnya tentara Irak, tentara Amerika Serikat dan sekutunya harus meninggalkan kawasan Teluk Persia.
  • Israel harus mundur dai daerah pendudukannya di Jalur Gaza tepi Barat Sungai Jordan, di Dataran Tinggi Golan.
  • Suriah harus meninggalkan Libanon Selatan.
  • Semua Resolusi PBB yang dikenakan kepada Irak, termasuk embargonya, harus dibatalkan.
  • Kuwait harus menyelenggarakan pemilihan umum secara resmi.
  • Amerika Serikat dan Pasukan Multinasional harus membayar pampasan perang sebagai ganti kerugian akibat gempuran-gempurannya selama ini.
  • Semua utang Irak harus ditunda pencicilannya.

Tuntutan Irak

Tuntutan Saddam Hussein dianggap sebagai lelucon oleh Presiden George Bush. Bahkan, ia menyatakan dengan tegas perlunya perang untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait, seperti yang diisyaratkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 678. Tuntutan Irak itu juga tidak mendapat tanggapan dari Presiden Husni Mubarak (Mesir), Moamar Khadafi (Libya), dan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB. Namun, Gorbachev melihat tuntutan Saddam Hussein itu dianggap sebagai langkah maju untuk menciptakan perdamaian di kawasan Teluk. Perdana Menteri Inggris, John Major, menanggapinya sebagai tawaran perdamaian yang palsu. Sebaliknya Iran, Jordania, dan India melihat tuntutan tersebut sebagai isyarat penghentian perang yang layak diperhatikan.

Munculnya tanggapan yang pro dan kontra terhadap tuntutan Saddam Hussein itu mengakibatkan perang terus berlanjut dan tawaran damai Irak tidak diperhatikan oleh Amerika Serikat. Bahkan, juru bicara tentara Amerika Serikat, Brigjen Richard Neal, mengatakan tentaranya siap untuk perang darat. Presiden George Bush mengisyaratkan bahwa pemboman terhadap Irak dan Kuwait baru dihentikan kalau tentara Irak sudah benar-benar lumpuh.

Akan tetapi, apakah kekuatan militer Irak sudah benar-benar lumpuh pada saat meninggalkan Kuwait? Hal itu tidak dapat di pastikan karena penarikan pasukan Irak dari Kuwait adalah perintah Saddam Hussein. Pada tanggal 26 Februari 1991 tentara Irak diperintahkan untuk meninggalkan Kuwait yang sudah diduduki sejak bulan Agustus 1990.

Tujuan Penarikan Pasukan Irak

Tujuan penarikan pasukan Irak dan Kuwait adalah untuk memenuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 660 dan juga desakan yang sudah berulang kali disampaikan oleh Gorbachev. Akan tetapi, penarikan mundur pasukan Irak ini tidak dapat tanggapan di George Bush, bahkan ia memerintahkan agar Pasukan Multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat terus mengejar pasukan Irak yang sudah mundur itu dan terus melakukan pemboman terhadap kota Baghdad dan kota-kota penting di Irak.

Ambisi Amerika Serikat

Melihat kenyataan seperti ini, dunia akhirnya mengetahui bahwa Presiden George Bush mempunyai ambisi yang kuat untuk membuat Irak Serikat bertekuk lutut di hadapan Amerika Serikat Bahkan George Bush ingin menyingkirkan Saddam Hussein. Alasan George Bush karena apabila Saddam Hussein tetap berkuasa maka ia akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya.

Pada kenyataannya, perang terus berlanjut dari penawanan tentara tentara Irak menjadi masalah bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya untuk menyediakan makanan dan tempat-tempat penampungan. Oleh karena itu Sekjen PBB saat itu Javier Perez de Cuellar menyatakan agar gencatan senjata secepatnya dilaksanakan untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Irak akhirnya menerima semua syarat yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat/Multinasional untuk mencapai gencatan senjata secara permanen di kawasan Teluk. Oleh sebab itu dilakukan perundingan selama dua jam di kota kecil Satwan (bagian selatan Irak). Perundingan tersebut mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tawanan perang dan penarikan Pasukan Multinasional yang terlanjur menduduki wilayah Irak bagian selatan.

Langkah-langkah itu terus diikuti oleh semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 12 butir. Tanpa penyelesaian yang tuntas seperti tercakup dalam semua ketentuan di atas, mustahil akan dicapai suatu perdamaian yang kekal.