3 Penyebab keruntuhan orde baru

Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi antara lain:

  1. Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
  2. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
  3. Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967, sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto selaku pengembang Supersemar.

Landasan kehidupan Orede Baru

Orde baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan taatanan kehidupan, maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan:
a.            Landasan idiil Pancasila
b.            Landasan konstitusional UUD 1945

Kebijakan Politik Pemerintahan

  • Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila dan UUD 1945.
  • Menghapus undang-undang produk Orde Lama dan menggantinya dengan undang-undang versi Orde Baru.
  • Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini, presiden bertanggung jawab kepada MPR.
  • Melaksanakan pemilihan umum
  • Melakukan penyederhanaan partai politik

Kebujakan Politik Ekonomi

Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:

  • a. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi.
  • b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
  • c.Peraturan 28 Juli 1967, tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
  • d.UU No. 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing.
  • e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).

Disamping langkah-langkah tersebut diatas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayarab utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat.

Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dlam maupun dari luar negeri. Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis multidimensional (berbagai bidang), seperti :

  • 1.            Krisis politik, karena terlalu lamanya Presiden Suharto berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)
  • 2.            Krisis ekonomi, karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak terjadi    korupsi.
  • 3.            Krisis sosial, pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis, misalnya di Situbondo(Jawa Timur), Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo (Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak.

Baca Juga

This Post Has One Comment

Comments are closed.

© 2022 Sridianti.com