Sistem Politik Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Sebagai kerajaan besar dan memiliki kekuasan yang luas, tentunya kerajaan Majapahit membutuhkan sistem politik dan pemerintahan yang hebat. Hal ini memang dimiliki oleh kerajaan Majapahit, untuk mengetahui keberadaan sistem politik dan pemerintahan kerajaan Majapahit mari kita simak uraian di bawah ini.

Sistem Politik Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1215 Saka, atau 1293 Masehi.Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Prabu Kertajasa Jayawardhana.Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun da wafat pada tahun 1309 Masehi.

Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, Kalagemet.Ia bergelar Sri Jayanegara memerintah majapahit antara tahun 1309-1328 Masehi. Raja Jayanegara dibu.nuh oleh Rakryan Dharmaputra Winehsuka Tanca, seorang tabib yang dendam terehadap Jayanegara pada tahun 1328 Masehi.Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya, Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Rajadewi Maharajasa. Tribuwanatunggadewi dan Jayawisnuwardhani Maharajasa memerintah Majapahit pada tahun 1328-1350.

Pada pemerintahan Tribuwanatunggadewi Gajah Mada, yang saat itu memerintah Daha dan Kahuripan dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapatih Amangkubumi karena ia berhasil meredam pemberontakan di Sadeng1 menggantikan Arya Tadah yang telah lanjut usia. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya, yang dikenal dengan sumpah palapa.

Tribuwanatunggadewi memiliki putra yang bernama Hayam Wuruk, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ibunya pada tahun 1350 Masehi. Dengan bantuan Patih Amangkubhumi Gajah Mada, Hayam Wuruk  berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menundukan seluruh wilayah Nusantara. Namun Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat.

Kehidupan Politik

Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing, seperti kerajaan Cina, Ayodya (Siam), Champa, dan Kamboja.Hal itu terbukti sekitar tahun 1370-1381, Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina.Hal itu diketahui dari berita kronik Cina dari Dinasti Ming.Dari Paraton dan Nagarakrtagama dapat diketahui bahwa system pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berejalan lancer.Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos.

Majapahit yang termasuk sebuah kerajaan yang mencerminkan doktrin terrsebut, kekuasaan yang bersifat territorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terinci.Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.Adapun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain adalah pejabat-pejabat birokrasi kerajaan. Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dakam birokrasi kerajaan. Di dalam Negarakrtagama 89:2 memberitakan bahwa hubuungan Negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jjika didesak rusak, Negara akan kekurangan bahan makanan.

Tata Susunan Pemerintahan Pusat-Daerah

Hirarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut:

  1. Bhumi: pusat kerajaan, diperintah oleh Maharaja
  2. Nagara: setingkat propinsi, diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, wadhana atau adipati
  3. Watek: setingkat kabupaten, dipimpin oleh wiyasa atau tumengung
  4. Kuwu: setingkat lebih tinggi di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang
  5. Wanua: setingkat desa, dipimpin oleh thani atau petinggi
  6. Kabuyutan: setingkat lingkungan, padukuhan, dusun kecil atau tempat sakral, dipimpin oleh seorang buyut atau rama atau kepala dukuh.

Negara bawahan maupun daerah, mengambil pola pemerintahan pusat.Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab. Sementara pemerintahannya dikuasai oleh Patih sama dengan pemerintahan pusat. Meski raja majapahit adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan, tetapi pemerintahannya berada di tangan patih Amangkubhumi (patih seluruh Negara).

  1. Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:
  2. Yuwuraja/kumaraja (raja muda)
  3. Rakryan mahamatri katrini
  4. Rakryan mantra ri pakirakiran

Salah satu visi politik dari  kerjaan Majapahit adalah sebagai berikut:

Visi sad Guna Upaya (Enam upaya luhur yang harus dikuasai pemimpin)

  1. Sidi Wasesa (Bersahabat dengan Rakyat)
  2. Wigraha Wasesa (Mampu mempertahankan hubungan baik)
  3. Wibawa Wasesa (Berwibawa dan disegani rakyat, tetangga dan musuh)
  4. Winarya Wasesa (Cakap, bijak dalam memimpin sehingga memuaskan semua pihak)
  5. Gasraya Wasesa (Mampu menghadapi musuh)
  6. Stana Wasesa (Menjaga hubungan dan perdamaian)

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Dengan daerah kekuasaannya yang sangat luas itu tentu memerlukan adanya sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan dan politik di kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik.Raja-raja kerajaan Majapahit adalah seorang politikus-politikus handal. Hal ini dibuktikan oleh Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Mahapatih Gajah Mada dalam usahanya mewujudkan kerajaan besar, tangguh dan berwibawa. Kerajaan Majapahit menganggap raja sebagai penjelmaan dewa yang harus dituruti setiap perkataannya.

Loading...