Tahapan perjanjian internasional

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Internasional, perjanjian internasional diadakan melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan.

a)      Perundingan

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan.

Peserta perundingan dianggap mewakili suatu negara apabila memiliki surat kuasa (full powers atau credention) dan surat kepercayaan. Hal ini tidak berlaku bagi seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau menteri, karena jabatan mereka mewakili negaranya.

b)      Penandatanganan (signature)

Tahap kedua dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan.

Dalam perjanjuan multirateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentua lain dalam perundingan tersebut. Sebuah perjanjian internasional belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara. Dalam perjanjian bilateral, kesepakatan penuh kedua belah pihak mutlak diperlukan setelah penandatanganan perjanjian, kecuali kedua belah pihak menghendaki lain.

c)      Pengesahan

Tahap ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional adalah pengesahan (ratifikasi). Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Pengesahan atau penguatan ini disebut ratifikasi. Proses ratifikasi dapat dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, atau campuran (DPR dan Pemerintah).

Loading...
Loading...

Artikel terkait lainnya