Tujuan Kebijakan dalam Perdagangan Internasional

Kebijakan dalam perdagangan internasional adalah segala aktivitas pemerintah yang bertujuan mengatur, membatasi, dan mempromosikan, atau dengan cara lain memengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah tersebut bersifat perlindungan (proteksi). Artinya kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri.

a. Kebijakan di bidang ekspor

  • 1) Pembatasan ekspor (retriksi ekspor), yaitu pembatasan ekspor untuk barang-barang tertentu karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
  • 2) Subsidi ekspor, yaltu pemberian beberapa macam bantuan untuk meningkatkan ekspor.

Misalnya:

  • a) Menurunkan pajak ekspor.
  • b) Menyederhanakan prosedur ekspor.
  • e) Memberikan kredit kepada eksportir.

3) Penyesuaian kurs valuta asing, yaitu kebijakan untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri.

Misalnya:

Devaluasi, yaitu penurunan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

Tujuannya:

a) Meningkatkan ekspor.

b) Melindungi industri dalam negeri.

c) Mencegah mengalirnya modal ke luar negeri.

d) Menjaga kestabilan neraca pembayaran.

e) Meningkatkan pendapatan negara.

4) Perjanjian barang ekspor antarnegara, yaitu perjanjian antara negara pengekspor barang yang sama.

Tujuannya adalah untuk menghilangkan persaingan dan memperkuat posisi di pasar internasional.

Misalnya:

a) Perjanjian antarnegara pengekspor kopi (The International Coffee agreement).

b) Perjanjian antarnegara pengekspor gula (The International SugarAgreement).

c) Gabungan negara-negara penghasil karet alam (Association of Natural Rubber Producing Countries).

5) Politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang yang sama di dalam negeri lebih mahal daripada harga di pasar luar negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar barang di luar negeri, memenangkan persaingan, dan meniadakan pesaing baru.

b. Kebijakan di bidang impor

1) Tarif impor, yaitu pengenaan pajak atas barang impor.

Tujuannya:

a) Melindungi produksi dalam negeri.

b) Menjaga stabilitas neraca pembayaran.

c) Meningkatkan sumber pendapatan negara.

2) Pembatasan impor (quota impor), yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Tujuannya:

a) Melindungi produksi dalam negeri.

b) Mendorong perluasan industri.

c) Mengurangi (membatasi) konsumsi barang impor.

d) Memperluas lapangan kerja.

3) Pelarangan impor (embargo), yaitu pelarangan impor terhadap beberapa jenis barang tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi produksi dalam negeri.

4) Pemberian subsidi produsen dalam negeri, yaitu pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri agar mampu memproduksi barang dengan harga pokok di bawah barang impor.

Tujuannya:

a) Menghemat devisa.

b) Mengurangi impor.

c) Mendorong kemampuan bersaing dengan barang impor.

5) Peraturan anti dumping, yaitu peraturan untuk mencegah impor barang dari negara yang menerapkan politik dumping.

6) Pengendalian devisa, yaitu usaha pemerintah untuk menguasai devisa agar dapat mengendalikan dan mengawasi penggunaannya. Tujuannya menjaga stabilitas neraca pembayaran dan mengawasi penggunaan devisa.

7) Preferensi pemerintah, yaitu penetapan negara-negara yang barangnya boleh diimpor berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, militer, dan budaya.

Loading...

Artikel terkait lainnya