Penandatanganan perjanjian perdamaian, upaya perdamaian mengenai masalah Israel – Palestina sudah sering dilakukan, namun sampai sekarang belum mencapai titik temu. Salah satu upaya perdamaian terjadi pada tanggal 13 September 1993 ketika Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan pemimpin Palestina, Yasser Arafat di Gedung Putih untuk menandatangani Osto Accords.

Gerakan Zionisme

Upaya perdamaian di Timur Tengah dilakukan sebagai konsekuensi logis dari masalah yang terjadi di Timur Tengah. Masalah Timur Tengah cenderung mengarah kepada masalah yang terjadi di Palestina.

Masalah Palestina adalah masalah bangsa Arab dan bangsa Yahudi Bangsa Yahudi menganggap bahwa tanah air Palestina adalah milik mereka (The promise And). Mereka berniat untuk ke Palestina setelah mengalami zaman “Diaspora” atau zaman perantauan akibat pengejaran dari orang-orang Barat. Bangsa Yahudi kemudian membentuk gerakan Zionisme pada tahun 1895, yang bertujuan sebagai berikut.

  • Menghimpun semua orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu bangsa.
  • Menjadikan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi.
  • Mendirikan negara Yahudi (Israel) di Palestina.
  • Melaksanakan eksodus (pengungsian besar-besaran) orang-orang Yahudi ke Palestina.

Dengan campur tangan pihak ketiga (Inggris), masalah ini semakin bertambah meruncing. Dalam Perang Dunia I, Inggris menghadapi Turki di Timur Tengah. Pihak Inggris meminta kepada kedua bangsa baik bangsa Arab maupun bangsa Yahudi agar membantu Inggris menghadapi Turki. Kepada bangsa Arab (Hussein), Inggris menyanggupi untuk memberikan kemerdekaan negara-negara Arab, termasuk Palestina. Oleh karena itu, Hussein memihak kepada Inggris dengan mengobarkan Revolusi Arab dan berperang, dengan Turki. Sementara itu, ketika bangsa Yahudi menyanggupi untuk memberikan bantuan kepada Inggris, untuk memikat hati bangsa Yahudi, Inggris mengeluarkan Balfour Declaration (2 November 1917) yang isinya antara lain:

  • Akan mendirikan a Nations Home untuk bangsa Yahudi di Palestina.
  • Hak-hak bukan bangsa Yahudi tidak akan dirugikan.

Balfour Declaration ini sangat merugikan bangsa Arab, karena Inggris terang-terangan telah melanggar janjinya kepada Hussein. Sebaliknya Balfour Declaration diterima dengan baik oleh bangsa Yahudi. Dengan demikian, masalah Palestina menjelma menjadi masalah segitiga, yaitu Arab-Yahudi-Inggris.

Balfour Declaration disebut oleh para politisi Prancis dengan perkataan Negre Blanc (Negro Putih). Dalam Balfour Declaration, Inggris memberikan barang (Palestina) bukan miliknya (milik bangsa Arab) kepada orang lain (bangsa Yahudi), dengan mengatakan tidak bermaksud merugikan orang yang memiliki barang itu (Arab). Sebenarnya, Balfour Declaration adalah teka-teki politik belaka. Pada kenyataannya, Balfour Declaration menimbulkan banyak masalah, sehingga Inggris sendiri bingung untuk menyelesaikannya. Akhirnya Inggris meninggalkan Palestina dan menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada tahun 1948. Arab dan Yahudi dibiarkan mencari sendiri penyelesaiannya.

Perdamaian Timur Tengah

Ketika berlangsung Perang Dunia II, Yahudi terus memihak Inggris. Hal ini dilakukan oleh Yahudi dengan tujuan agar dapat memikat Inggris. Di pihak lain, Arab juga memihak Inggris. Tujuannya agar setelah perang selesai Inggris mau memberikan Palestina kepada Arab. Selama perang itulah terjalin kerja sama antara Arab – Yahudi – Inggris.

Namun, sesudah Perang Dunia II berakhir, Yahudi keluar sebagai “orang” kuat, karena selama bekerja sama dengan Inggris, mereka mendapatkan persenjataan yang lengkap dan modern dalam jumlah yang cukup banyak.

Jewish Agency yang merupakan sayap politik gerakan zionisme menjelma menjadi Pemerintah Yahudi. Organisasi Haganah yang merupakan sayap militer gerakan zionisme menjadi tentara Yahudi. Jumlah orang Yahudi di Palestina meningkat. Mereka adalah korban perang yang tidak punya tempat tinggal dan seharusnya diurus oleh PBB. Semakin lama orang-orang Yahudi semakin banyak memasuki wilayah Palestina. Inggris menolak kedatangan orang-orang Yahudi dengan kekerasan. Akan tetapi, Jewish Agency dan Haganah menjawab dengan kekerasan pula, sehingga timbullah perang antara Inggris dan Yahudi di Palestina.

Orang-orang Yahudi menjalankan teror, sehingga mengakibatkan terjadinya kekacauan di Palestina. Dengan terjadinya kekacauan ini, akhirnya Inggris terpaksa membawa masalah Palestina ke Sidang Umum PBB (18 Februari 1947). Pada tanggal 29 November 1947 PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi wilayah untuk bangsa Arab-Palestina dan wilayah untuk bangsa Yahudi. Keputusan PBB itu berarti kemenangan bangsa Yahudi, karena dunia mengakui adanya negara bangsa Yahudi di Palestina.

Proklamasi Negara Israel

Hal ini merupakan benih munculnya negara Israel yang hendak mereka wujudkan. Sebaliknya, bangsa Arab menolak keputusan PBB dengan segala daya upaya. Akhirnya, meletus pertempuran-pertempuran antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Pada bulan Mei 1948, setelah Inggris mengundurkan diri dari Palestina, negara Israel diproklamasikan dengan ibu kota Jerusalem.

Bangsa Arab Palestina, dibantu bangsa Arab lainnya, menyerbu Israel. Gencatan senjata yang di prakarsai oleh PBB terjadi pada tanggal 1948 dan 1949 tanpa penandatanganan perjanjian damai. Pertempuran antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi mencapai puncaknya pada perang Arab-Israel tahun 1967. Dalam perang ini, Israel berhasil merebut daerah Tepi Barat, Jalur Gaza, Lembah Sungai Yordan, dan Dataran Tinggi Golan.

Pada tahun 1973 pecah kembali perang antara Arab dan Israel. Pada tahun 1974 dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang tersebut. Pada tahun 1977, Presiden Mesir, Anwar Sadat, berkunjung ke Israel. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memberikan pengakuan terhadap hak hidup bangsa Israel. Setahun berikutnya dilaksanakan Perundingan Camp David yang mempertemukan Presiden Anwar Sadat, Menachem Begin (PM Israel), dan Jimmy Carter (Presiden Amerika Serikat). Perundingan tersebut hanya sedikit menyelesaikan masalah. Status otonom daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza masih belum selesai.

Pada tahun 1982 Israel menginvasi Libanon. Hal tersebut membuat hubungan antara Israel dan Mesir menjadi buruk. Hubungan itu terputus setelah Israel menyerang Beirut dan mendukung pembantaian terhadap pengungsi Palestina di kamp Palestina oleh milisi Phalangist. Pada tahun itu juga, Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan mengusulkan resolusi perdamaian yang didasarkan atas aturan bahwa penentuan nasib bangsa Palestina harus di capai dalam hubungannya dengan Yordania.

Pada bulan Februari 1990, Palestine Liberation Organization (PLO) memproklamasikan kemerdekaan negara Palestina dan mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Peristiwa ini tidak mengakhiri krisis politik di Timur Tengah. Tentara Israel masih melakukan kerusuhan dan penganiayaan terhadap bangsa Palestina.

Perdamaian Palestina dan Israel serta Arab dan Israel diupayakan dengan mengadakan Konferensi Timur Tengah di Madrid, Spanyol pada bulan Oktober 1991. Israel tidak hadir pada waktunya dan negara sponsor (Amerika Serikat dan Uni Soviet) tidak bisa berbuat banyak.

Upaya-upaya Perdamaian

Upaya-upaya untuk memecahkan konflik tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak. PBB sudah berulang kali mengeluarkan resolusi yang isinya meminta agar Israel segera menarik diri dari daerah-daerah yang didudukinya. Namun, hingga kini Israel masih belum mentaati resolusi-resolusi tersebut.

Masalah Palestina yang menjadi titik permasalahan di Timur Tengah belum dapat di tuntaskan hingga kini dan masih sering kita dengar berita-berita tentang peristiwa-peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan atau pada daerah-daerah yang berada di perbatasan Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya.

PBB sudah berulang kali menegaskan kepada Israel agar segera meninggalkan daerah Lebanon Selatan yang didudukinya. Namun, tampaknya Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, masih belum bersedia meninggalkan daerah tersebut.

Sebenarnya, upaya perdamaian di Timur Tengah telah mencapai kemajuan sejak 1993. Pada tanggal 13 September 1993 tercapai perdamaian antara Israel dan Palestina di Washington DC. Penandatanganan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh PM Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Perjanjian tersebut antara lain berisi, penyerahan pemerintahan atas wilayah Jericho dan jalur Gaza kepada Palestina. Kemudian, pada bulan September 1995, diadakan perjanjian persetujuan Israel – PLO di Wahington DC mengenai penyerahan beberapa wilayah yang diduduki oleh Israel kepada Palestina.

Namun, peristiwa pembu.nuhan PM Yitzhak Rabin pada 1995 dan kemenangan Benyamin Netanyahu dari partai Likud dalam pemilu pada bulan Mei 1996, telah menimbulkan kekhawatiran akan prospek perdamaian di Timur Tengah. Ketika menjadi utusan Israel di PBB, ia mencaci Arafat sebagai biang teroris. Setelah menjadi PM Israel, Netanyahu melanjutkan program pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Berkat tekanan negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, upaya perdamaian dilanjutkan. Pada bulan September 1996, diadakan perjanjian penarikan tentara Israel dari kota Hebron. Perjanjian tersebut mengharuskan Israel, secara bertahap meninggalkan kota Hebron. Meskipun demikian, konflik masih terus berlangsung. Hal tersebut dipicu oleh rencana Netanyahu untuk membangun pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur.