Berikut adalah tabel yang merinci perbedaan antara bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial, yang mencakup berbagai aspek seperti definisi, struktur kekuasaan, pemilihan pemimpin, tanggung jawab, kelebihan, kekurangan, dan contoh negara. Tabel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua bentuk pemerintahan ini dalam konteks politik dan administrasi.
| Aspek | Pemerintahan Parlementer | Pemerintahan Presidensial |
| Definisi | – Bentuk pemerintahan di mana eksekutif (perdana menteri dan kabinet) bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen) dan dapat dijatuhkan oleh parlemen. – Dalam sistem ini, eksekutif dan legislatif saling terkait erat. |
– Bentuk pemerintahan di mana eksekutif (presiden) terpisah dari legislatif (kongres) dan memiliki kekuasaan yang independen. – Dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dengan mudah. |
| Struktur Kekuasaan | – Kekuasaan eksekutif dan legislatif saling terkait. – Perdana menteri biasanya adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. – Kabinet terdiri dari anggota parlemen. |
– Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah. – Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, terpilih secara terpisah dari anggota legislatif. – Kabinet biasanya tidak terdiri dari anggota legislatif. |
| Pemilihan Pemimpin | – Perdana menteri dipilih oleh anggota parlemen dan biasanya merupakan pemimpin partai yang memiliki mayoritas kursi. – Pemilihan umum untuk parlemen dilakukan secara berkala. |
– Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. – Pemilihan presiden biasanya dilakukan secara terpisah dari pemilihan legislatif. |
| Tanggung Jawab | – Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. – Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan memecat eksekutif. |
– Presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif kecuali melalui proses pemakzulan yang rumit. – Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. |
| Kelebihan | – Memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, karena keduanya berasal dari partai yang sama. – Lebih fleksibel dalam perubahan pemerintahan, karena mosi tidak percaya dapat diusulkan. |
– Memungkinkan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. – Memberikan stabilitas dalam kepemimpinan, karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap. |
| Kekurangan | – Dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika tidak ada partai yang memiliki mayoritas yang jelas, yang dapat mengarah pada pemilihan ulang. – Tanggung jawab eksekutif kepada legislatif dapat mengurangi independensi. |
– Dapat menyebabkan konflik antara eksekutif dan legislatif, terutama jika keduanya dikuasai oleh partai yang berbeda. – Proses pemakzulan yang rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian politik. |
| Contoh Negara | – Contoh negara dengan pemerintahan parlementer: 1. Inggris. 2. Kanada. 3. Jerman. |
– Contoh negara dengan pemerintahan presidensial: 1. Amerika Serikat. 2. Brasil. 3. Indonesia. |
Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai perbedaan antara bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial. Memahami perbedaan ini penting dalam konteks politik dan administrasi, karena kedua bentuk pemerintahan ini memiliki karakteristik, struktur kekuasaan, dan mekanisme yang berbeda. Pemerintahan parlementer lebih mengutamakan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, sementara pemerintahan presidensial menekankan pemisahan kekuasaan dan independensi eksekutif. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang mempengaruhi cara pemerintahan dijalankan di negara-negara yang mengadopsinya.