Apa Lihat bagaimana Cina mengendalikan populasinya?
China memiliki populasi 1,439 miliar, terbesar di dunia, menurut angka tahun 2020 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara itu takut pertumbuhan penduduk akan menghambat pembangunan ekonomi, jadi pada 1979, pemerintah Cina menerapkan satu kebijakan penting untuk mengendalikan penduduknya: kebijakan satu anak per keluarga. Ini juga menerapkan program pengendalian kelahiran dan menawarkan insentif ekonomi kepada keluarga dengan anak yang lebih sedikit.
Pada 2016, China menghapus kebijakan satu anak selama puluhan tahun untuk memerangi masyarakat yang menua dan menyusutnya tenaga kerja. Pasangan yang sudah menikah kini dapat memiliki dua anak dan tidak lagi harus mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat pelayanan keluarga berencana.
Poin Penting
- Pada 1979, Cina menerapkan satu kebijakan penting untuk mengendalikan penduduknya: kebijakan satu anak per keluarga.
- Kebijakan satu anak mengharuskan pasangan suami istri melalui proses birokrasi yang rumit untuk mengajukan akta pelayanan KB begitu mengetahui adanya kehamilan.
- Setelah pasangan diberikan hak untuk memiliki anak, mereka kemudian berkewajiban untuk menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan lebih lanjut.
- Pada tahun 2016, China menghapus kebijakan satu anak — pasangan yang sudah menikah sekarang dapat memiliki dua anak, meskipun langkah ini tidak mengubah angka kelahiran di negara itu secara signifikan.
Tidak jelas bagaimana pelonggaran kebijakan satu anak di China akan memengaruhi tingkat kelahiran dalam jangka panjang. Angka kelahiran di China pada 2017 adalah 1.680 kelahiran per wanita, 1.690 pada 2018, dan 1.693 pada 2019, menurut Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Angka kelahiran serupa dengan negara industri lain. Karena ekonomi China menjadi lebih kebarat-baratan, kecil kemungkinannya angka kelahiran di China akan naik secara signifikan.
Memahami Bagaimana Tiongkok Mengontrol Penduduknya
Kebijakan Satu Anak
Kebijakan satu anak mewajibkan pasangan yang sudah menikah untuk mengajukan akta pelayanan KB setelah mengetahui adanya kehamilan. Mengajukan izin lahir yang dikeluarkan pemerintah ini rumit dan membutuhkan proses birokrasi, termasuk mendapatkan stempel resmi dari minimal 16 entitas yang berbeda. Persyaratan tersebut melibatkan begitu banyak langkah sehingga beberapa pasangan yang berpura-pura menganggur untuk meringankan setidaknya satu langkah.
Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap ibu dan ayah pemohon, termasuk mencantumkan nama dan alamat rumah mereka di papan pengumuman publik. Bersama dengan informasi ini, mereka memposting nomor identifikasi ibu: yang setara dengan kombinasi nomor Jaminan Sosial AS dan nomor SIM.
Nomor identifikasi ini adalah cara pemerintah China melacak rahim di China. Mereka juga mencantumkan metode kontrasepsi terakhir yang digunakan pasangan tersebut. Jika orang tua tidak memperoleh akta sebelum anak lahir, maka pihak rumah sakit tidak akan menerbitkan akta kelahiran, sehingga tidak ada catatan resmi tentang kelahiran anak tersebut.
Kontrasepsi dan Tekanan Teman Sebaya
Pemerintah China melihat reproduksi sebagai hak istimewa yang diberikan negara hanya setelah warga negara memenuhi kewajibannya kepada negara. Menurut pejabat, setelah pasangan diberikan hak untuk memiliki anak, mereka kemudian memiliki kewajiban untuk menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan lebih lanjut.
Karena masyarakat China memiliki adat patriarki yang tertanam dalam, tanggung jawab kontrasepsi jatuh terutama pada wanita. Petugas biasanya mengizinkan jenis kontrasepsi tertentu, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan ligasi tuba. Metode ini mudah diverifikasi, tahan lama, dan menawarkan kenyamanan birokrasi. Peraturan mendorong wanita dengan satu anak untuk menggunakan IUD, dan mereka yang memiliki dua anak untuk menjalani ligasi tuba.
Dalam banyak kasus, seorang wanita perlu memasang AKDR untuk mendaftarkan anak kedua di biro keamanan publik setempat, yang penting agar anak tersebut memiliki akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan umum.
Di lokasi tertentu, petugas keluarga berencana — pada dasarnya agen pemerintah — menggunakan sejenis struktur pengawasan kejahatan lingkungan yang mendorong tetangga untuk memata-matai satu sama lain dan melaporkan setiap anak yang mungkin tidak terdaftar. Dalam beberapa kasus, kecurigaan yang melaporkan itu diberi imbalan uang.
Otoritas keluarga berencana setempat juga memberlakukan tekanan teman sebaya dari rekan kerja. Pihak berwenang menempatkan tanggung jawab kolektif pada unit kerja pasangan di tempat kerja yang berafiliasi dengan pemerintah. Jika salah satu anggota unit memiliki anak lebih dari jumlah yang diizinkan pemerintah, maka setiap karyawan yang bekerja di unit itu tidak diberi bonus tahunan — suatu bentuk pemerasan yang direstui pemerintah.
Artikel terkait
- Memahami Kebijakan Mantan Satu Anak Tiongkok
- Maksimalkan Manfaat Pasangan Jamsostek Dengan Strategi Ini
- Mengapa China Membeli Hutang AS Dengan Obligasi Negara
- Mengapa Tango Mata Uang China dengan USD
- Hong Kong vs. China Daratan: Memahami Perbedaan
- Mengapa Pernikahan Masuk Akal Secara Finansial
- Cina etf.
- Manfaat Cina Mengubah Kebijakan Satu Anak
- Bagaimana Mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pertama Anak Anda
- Surat kuasa